JUNK WTO , TOLAK PENINDASAN Anak & Mahasiswa Bersatu Melawan Liberalisasi Pendidikan WTO反对世贸干预,反新自由主义

Image

                            

Anak &  Mahasiswa Bersatu Melawan  Liberalisasi Pendidikan WTO

Daripada:Front Mahasiswa Nasional (FMN)

Front Mahasiswa Nasional (FMN) ialah sebuah pertubuhan mahasiswa di Indonesia . Organisasi ini menyatukan mahasiswa di seluruh negara , mengambil berat dalam isu pendidikan dan pekerjaan supaya tidak dieksploitasi oleh golongan kapitalis.  Pada tahun 2013, FMN bergiat aktif dalam gerakan melawan liberalisasi pendidikan WTO.

 

Pemuda Mahasiswa Bersatu Melawan  Liberalisasi Pendidikan WTO

 

  1. Gambaran Umum Pemuda dan Pendidikan di Indonesia

Pada saat ini jumlah penduduk Indonesia diprakirakan mencapai 243.740.000 juta jiwa. Dari sekian banyak jumlah penduduk Indonesia tersebut, jumlah usia pemuda (16-30 Tahun) berkisar sekitar 63.079.000 juta jiwa yang tersebar di seluruh sektor (tani, buruh, pelajar mahasiswa, miskin perkotaan, pengangguran).[1] Yang perlu mejadi perhatian adalah peran pemuda yang telah teruji dari zaman ke zaman, yang menunjukkan  kepeloporan perubahan suatu bangsa. Sejarah perjuangan rakyat Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda telah berperan aktif sebagai pengabdi rakyat untuk melawan dominasi dari cengkraman imperialisme, tuan tanah serta kapitalisme birokrat. Karakter yang aktif, mobilitas tinggi, dinamis serta menjunjung perubahan, menjadi roh yang tertancap kuat dalam jiwa pemuda yang merdeka. Semangat patriotisme, militan dan demokratik, melahirkan sejuta harapan bagi rakyat Indonesia. Berbagai rangkaian sejarah, pemuda selalu mengambil peran aktif di tengah-tengah rakyat, mulai dari membangkitkan kesadaran, mengorganisasikan dan menggerakan rakyat untuk menghancurkan musuh tiada ampun yang membuat rakyat menderita.

 

Pemuda mahasiswa menjadi satu kesatuan dengan rakyat yang memposisikan  menjadi golongan intelektuil. Golongan ini menjadi salah satu sektor yang paling massif mengabdikan jiwa dan pikiran untuk perubahan rakyat Indonesia. Kesadaran pemuda dan rakyat termanisfestasikan membangun organisasi-organisasi sebagai sentral perjuangan rakyat baik berskala lokal ataupun nasional. Seperti Organisasi Buruh kereta api SS Bond-VSTP, organisasi Boedi Otomo, Serikat Islam, ISDV, Kelompok-kelompok diskusi sampai pembangunan gerakan anti imperialisme dan feudal. [2] Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, pemuda dan rakyat Indonesia mendeklarasikan Kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Namun setelah terbentuknya pemerintahan baru dibawah rejim nasionalis Soekarno, revolusi ’45 yang hakekatnya bebas dari cengkraman imperialisme Asing dan tuan tanah, harus dikhianati melalui perjanjian-perjanjian diplomatik. Puncaknya adalah Perjanjian diplomatik KMB 1949 yang secara resmi Indonesia menjadi Negara Neokolonialisme (setengah jajahan) dari Imperialisme Asing (AS) sampai era sekarang melalui persekutuan jahat dengan borjuasi besar komprador dan rezim boneka AS, SBY.

 

Tentu hati pemuda dan rakyat Indonesia yang telah lama menantikan kemerdekaan atas kedaulatan sepenuhnya hilang dan sirna. Sebab setelah perjanjian tersebut, semangat dari dekolonialisasi, nasionalisasi aset-aset asing dan landreform, terhenti akibat revolusi agustus 1945 yang belum tuntas mengabdi pada rakyat. Dari pergantian pemerintahan ke pemerintahan, mulai dari Soeharto sampai SBY, Rakyat Indonesia yang mayoritas petani menjadi objek penindasan atas perluasan perkebunan, pertambangan dan pertanian melalui monopoli atas tanah oleh imperialisme, Negara dan tuan tanah besar. Sementara klas buruh sebagai pemimpin pembebasan suatu negeri, menjadi sasaran atas perampasan nilai lebih melalui praktek upah murah dan perlindugan kesejarahaan yang rendah. Sementara, bagaimana dengan kondisi pemuda? pemuda serta mahasiswa khususnya, tak mendapatkan pendidikan dan lapangan pekerjaan sebagai tanggung-jawab negara. Malah pendidikan dijadikan sebagai institusi untuk meraup keuntungan dengan jalan liberalisasi pendidikan. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai institusi untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang jelas-jelas kebijakannya berpihak pada tuannya, imperialisme AS dan tuan tanah besar. Sedangkan pendidikan sebagai sektor membangun kebudayaan yang humanis suatu bangsa, harus dicecoki dengan teori-teori usang yang membentuk budaya borjuis, konsumeris, pragmatis, liberal dan pasif. Sekarang kondisi pemuda mahasiswa semakin kehilangan akses atas pendidikan dan lapangan pekerjaan. Dari 63 juta jiwa jumlah pemuda, Perguruan tinggi hanya mampu menampung sekitar 4,8 juta. Sementara jumlah SMTA (SMA/SMK) yang tidak bisa melanjut perguruan tinggi sekitar 60 % tahun 2013 [3].  Sedangkan angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Berdasarkan data BPS (Biro Pusat Statistik) bulan Mei 2013, jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 112,2 juta orang, di mana 47,90 persen atau sekitar 54,6 juta berpendidikan SD ke bawah dan jumlah pengangguran terbuka masih tinggi yaitu 7,2 juta jiwa atau sekitar 5,92 persen yang didominasi lulusan SMTA dan PT.[4]

Pendidikan dan lapangan pekerjaan menjadi persoalan umum bagi pemuda di Indonesia. Semangat liberalisasi mendorong biaya pendidikan yang melambung tinggi yang menyebar ancaman keberlangsungan pendidikan bagi pemuda. Konstitusi UUD 1945 sebagai dasar negara, terkoyakkan oleh rezim komprador yang membuka seluas-luasnya liberalisasi di dunia pendidikan Indonesia. Paradigma meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) hanya isapan jempol belaka yang melahirkan ilusi bagi rakyat. Kini pendidikan menjadi mimpi belaka bagi anak kaum tani, buruh, nelayan, suku minoritas dan TKI yang terlilit keterbelakangan setengah jajahan dan setengah feudal. Pendidikan yang rendah akan mempertahankan pula pengganguran dan menghancurkan tenaga produktif sebagai mesin membangun peradaban yang maju. Sementara pendidikan Indonesia yang telah mengikuti ratifikasi WTO (GATS 1994), terbukti telah mengeluarkan berbagai produk kebijakan liberalisasi dewasa ini. Pertanyaannya, akankah berhenti atau malah semakin meningkat liberalisasi pendidikan Indonesia pada pembahasan pertemuan WTO desember 2013 nanti di Bali ? Lalu akan kemana arah pendidikan dalam Pertemuan WTO Desember 2013? Kemudian, Semangat liberalisasi yang mengamputasi tanggung jawab negara selama ini, akankah ditingkatkan secara massif  oleh WTO ?

 

Oleh karena itu, brosur propaganda ini akan fokus membahas Ancaman WTO terhadap pendidikan bagi pemuda dan mahasiswa Indonesia. Sistematika penulisan dimulai bagian pertama yakni pendahuluan; gambaran umum pemuda dan pendidikan, WTO. Lalu pada bagian kedua akan berisi pembahasan. Konten ini terdiri dari; Lahirnya instrumen Imperialisme AS-WTO, Imperialisme AS mejalankan skema Neoliberalisme melalui WTO, Liberalisasi dan kepentingan WTO terhadap pendidikan Indonesia dan terakhir pada bagian ini memuat  Dampak WTO terhadap Pendidikan tinggi serta seruan JUNK WTO, Selamatkan Pendidikan Indonesia.

 

II.Pembahasan: Lahirnya Instrumen Imperialisme AS, WTO

Dalam sejarah perkembangan masyarakat, hakekat dari imperialisme adalah menjarah sumber alam serta kekayaan sosial yang diciptakan oleh kelas buruh serta rakyat seluruh dunia. Sedangkan secara khusus, imperialisme membangun penjajahan gaya baru (neokonialisme) yakni  negera-negara setengah jajahan yang berbasis setengah feodal di negara-negara berkembang. Tujuannya adalah sebagai pemasok sumber bahan mentah murah, tenaga kerja murah, tempat pemasaran dan eskport capital. Ia terlibat dalam penindasan dan fasisme serta memicu peperangan guna mengendalikan seluruh negeri dan rakyat, atau menyelesaikan berbagai pertentangan negeri-negeri imperialis atas sumber bahan mentah, pasar, wilayah  tanah modal, wilayah pengaruh dan berbagai hal pengawasan strategis. Pada awalnya perang langsung serta perang bikinan imperialisme telah bermunculan di kalangan penguasa imperialis setelah melewati berbagai masa pengaturan pembagian wilayah dunia mereka[5].

 

Praktis Amerika Serikat (AS) muncul secara utuh sebagai pemenang perang dunia ke-II dan dengan industrinya yang utuh pula mengembang secara luas, berada dalam kedudukan mengambil keuntungan paling banyak dari kiprah pembangunan kembali setelah perang antar imperialis (Perang I dan II). AS pun menjadi kekuatan imperialis nomor satu dalam hal kekuasaan ekonomi, politik, budaya dan militer. AS mengambil peran melanggengkan sistem kapitalisme monopoli dunia, menghantam negera-negara dengan mengkooptasi berbagai gerakan pembebasan nasional. Meski demikian, kondisi perekonomian negara kapitalisme mengalami pesakitan.

 

Hubungan kegiatan ekonomi berbagai negara dan bangsa mengambil bentuk perdagangan (pertukaran barang dan jasa) serta keuangan (penanaman modal, pinjaman, bantuan serta transaksi keuangan lainnya). Kondisi ilusi yang memperoleh keabsahan tersebut menyatakan, bahwa kebijakan yang terintergal secara internasional diwujudkan pertumbuhan ekonomi atas dasar kesetaraan dan kedaulatan bangsa, sehingga saling menguntungkan. Dalam kenyataan, persyaratan perdagangan dan keuangan selalu didikte oleh negara Imperialisme AS yang lebih kuat. Pada gilirannya hanya membawa keuntungan sendiri namun menyebabkan berbagai kehancuran di negeri berkembang seperti Indonesia. Usai Perang Dunia ke-II, AS bersikeras mengarahkan dan mengendalikan sistem kapitalisme monopoli dunia melalui Perjanjian Bretton Woods 1947. AS ingin membangun sebuah aliansi yang mencakup seluruh negara imperialisme dalam usahanya menguasai negara-negara berkembang. Untuk itu, AS menggunakan pengaturan menyeluruh yang mencakup berbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, keuangan dan keamanan. Menjawab gelombang nasionalisme di negeri-negeri jajahan dan membelokkan perjuangan anti penjajahan, imperialis di bawah pimpinan AS memberi ilusi “kemerdekaan” wilayah jajahannya, Namun kemerdekaan itu diganti dengan berlakunya sistem setengah jajahan dan setengah feudal. Melalui persekutuan jahat imperialisme AS dengan borjuasi besar komprador dalam negeri membangun rezim komprador (boneka-kaki tangan).

 

Kronologis Pembentukan dan Perkembangan WTO[6]

  • Pasca Perang Dunia II, perekonomian dunia mengalami krisis/kehancuran khususnya negara-negara Imperialis.
  • Dengan “ilusi” memperbaiki kehancuran pertumbuan ekonomi dunia (krisis), AS mempelopori pertemuan Konferesi Internasional yang diadakan di Bretton Woods, New Hampsire, AS pada tanggal 22 Juli 1947. Kemudian dikenal dengan “Konferensi Bretton Woods”.
  • Hasil dari Konferensi Bretton Woods menyepakati lahirnya Lembaga Internasional dengan prinsip Liberalisasi Perdagangan Internasional yang salah-satunya ITO. Namun ITO tidak disetujui kemudian diganti menjadi General on Tarif and Trade  (GATT).
  • Awalnya GATT hanya mengatur tarif dan non-tarif barang. Artinya bagaimana barang-barang Imperialisme bisa menyebar dan menguasai pasar di dunia khususnya Imperialisme AS sebagai penggagas ide monopoli.
  • Sejak GATT diresmikan 1947, sudah melakukan 8 kali putaran (mekanisme pengambilan kebijakan) yang terakhir di Uruguay 1986-1994. Putaran di Uruguay menjadi pertarungan Imperialisme AS untuk lebih intesif dan luas, bukan hanya mencakup tarif dan non tarif perdagangan, namun mencakup jasa, HAKI. Prinsip dari setiap kebijakan yang diputuskan adalah liberalisasi khususnya Negara berkembang dan miskin menjadi sasaran
  • Dan pada putaran terakhir di Uruguay 1986-1994, GATT berubah Nama Menjadi World Trade Organization (WTO).
  • Sementara pada tahun 1994-2011Putaran DOHA. 1999 di Seatle dan 2005 di Hongkong, Namun aliansi rakyat berhasil membatalkan rangkaian putaran DOHA WTO tersebut.
  • Desember 2013 akan diadakan kembali putaran KTM WTO Ke-9 di Bali, Indonesia. Putaran ini tentu menjadi ajang untuk melanjutkan putaran di Doha yang tertunda oleh rakyat. sudah pasti pertemuan di Bali 2013, Imperialisme AS akan mengerahkan seluruh kekuatan dan Bonekanya SBY sebagai tuan rumah untuk menyukseskan.

II.1.  Imperialisme AS Menjalankan Skema Neoliberalisme Melalui WTO

Perkembangan WTO yang dijalankan imperialisme AS tentu tidak memberikan tanda-tanda perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia pasca depresi ekonomi perang dunia khususnya krisis 2008. Akan tetapi kebijakan liberalisasi WTO, hanya memberikan keuntungan yang besar bagi AS melalui pembangunan pabrik-pabrik dan usaha ekspor ke pasar kurun waktu 1970-an dan 1980-an. AS melakukan monopoli usaha produksi barang dan eksport capital di seluruh dunia. Namun dengan menjalankan konsep Keynesianisme[7] ternyata tidak sepenuhnya mampu memperbaiki pertumbuhan ekonomi imperialisme pasca depresi perang dunia II. Kebijakan neoliberalisme dijadikan sebagai bentuk perkembangan baru ekonomi imperialisme AS dengan memotong seluruh tanggung jawab negara atas masyarakatnya serta pengambilalihan secara keseluruhan aset-aset publik yang dikuasai negara oleh kapitalisme monopoli internasional (MNC/TNC). Kepemilikan alat produksi, mekanisme pasar serta sistem moneter seluruhnya dikendalikan oleh perusahan-perusahan raksasa tersebut. Sementara kedudukan negara secara politik menjadi binatang penjaga malam yang senantiasa melayani imperialisme melalui kebijakan neoliberalisme. Reagan dan Thatcher pada 1980-an  menyatakan, bahwa jalan ekonomi dengan menaikkan upah dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk berbagai jaminan dan layanan sosial harus segera diakhiri. Mereka mengarahkan ekonomi kapitalis dengan meninggalkan Keynesianisme menuju ekonomi Neoliberalisme. Dan kebijakan neoliberalisme ini disempurnakan tahun 1990 oleh John Wiliamson seorang pengamat ekonomi di gedung putih (WTO, IMF, Word Bank). Ia merumuskan kebijakan neoliberalisme yang dikenal dengan Konsensus Washington yang merekomendasi; Liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi, disiplin anggaran pemerintah, menarik pajak besar, eksport capital (investasi) yang luas, nilai tukar yang kompetitif, tingkat bunga yang ditetapkan pasar dan keamanan hak kepemilikan.

WTO dipahami, dibentuk dan dijalankan sebagai sebuah alat utama di tangan kekuatan imperialisme AS untuk memaksakan serta mendominasi negara-negara yang lebih lemah (berkembang) dan membiarkan kaum kapitalisme monopoli internasional untuk mengeruk lebih banyak lagi keuntungan dari rakyat dunia yang membanting tulang. WTO, lebih dari perlengkapan utama imperialisme AS yang melakukan penjarahan kekayaan alam dan manusia secara besar-besaran. Terang-terangan imperialisme AS  memaksa dan menciptakan negara setengah jajahan untuk tidak mempunyai kedaulatan politik dan ekonomi mereka. Sejak berubah nama 1 Januari 1995, WTO telah menjadi alat utama untuk mempropagandakan mitos globalisasi “pasar bebas (hakekatnya monopoli AS)” serta mendesakkan berbagai perjanjian perdagangan yang tidak setara, terutama dengan mengorbankan negeri-negeri berkembang. Isu perdagangan bebas dengan liberalisasi di sektor perdagangan dan jasa adalah sebuah ilusi yang dibangun imperialisme AS. Sebab perdagangan bebas sudah lama digeser dengan perdagangan monopoli kapitalisme AS untuk menguasai dunia. Tidak ada perdagangan bebas atau keunggulan kompratif sebagaimana yang menjadi kampanye Imperialisme AS. AS hanya mengambil keuntungan untuk melimpahan beban krisis demi menyelamatkan perusahaan raksasanya (MNC,TNC).

Namun kehancuran kebijakan neoliberalisme sudah tampak ketika terjadi krisis umum imperialisme yang langsung berada di tubuh pimpinan AS 2008. Krisis akibat kredit macet perumahan, over produksi barang berteknologi tinggi dan persenjataan kian menyebar menjadi krisis yang akut dan kronik sampai sekarang. Krisis tersebut kemudian diikuti krisis pangan, energy, finasial, dan terakhir krisis gagal bayar utang. Tentu sudah menjadi jalan alternatif bagi Imperialisme mengakhiri krisis dengan dana talangan/bailout. Akan tetapi yang menjadi jalan utama untuk mengakhiri krisis imperialisme AS adalah memperluas pasar barang dan capital ke seluruh penjuru dunia khususnya ke negara-negara setengah jajahan (negara berkembang). Negara berkembang menjadi tumpuhan utama bagi pertumbuhan ekonomi imperialisme AS saat ini. Ketika negara berkembang menjadi tumpuhan imperialisme AS, maka hakekatnya adalah pelimpahan beban krisis imperialisme AS terhadap negara berkembang khususnya Indonesia. Maka tak malu SBY dengan bangga menyatakan bahwa di tengah resesi pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia masih tetap mengalami peningkatan ekonomi mencapai 5-6 %. Sesungguhnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan bahkan di seluruh negara berkembang adalah milik Imperialisme AS untuk memperbaiki perekonomiannya yang pesakitan. Mengapa ? tentu dengan tingkat investasi, penguasaan atas alam, perkembangan pasar di negara-negara berkembang, seluruhnya dikendalikan oleh Imperialisme AS (Tanah, Upah, Kerja, perkebunan, pertambagan, pertanian). Tentu pertumbuhan ekonomi bukan real milik rakyat, tapi milik imperialisme AS.

Maka semakin memperterang bagi Indonesia, bahwa kerjasama global yang berkedok pertemuan WTO 2013 nanti di Bali adalah kepentingan imperialisme AS. Sampai pada tahun 2013 keanggotaan dari WTO sudah mencapai 159 negara dan 25 negara lainnya berstatus sebagai peninjau.[8] Diprakirakan sekitar 150-an Negara akan hadir pada KTM WTO ke-9 Desember di Bali nanti.

 

II.2. Liberalisasi dan kepentingan WTO terhadap pendidikan Indonesia

Secara umum yang menjadi agenda Imperialisme AS melalui pertemuan KTM WTO ke-9 adalah “Agriculture, Trade facilitation dan, liberalisasi Jasa”. Di dalam Agriculture (pertanian) WTO akan memaksakan kebijakan perluasan akses pasar melalui penurunan tarif dan non tarif dan pemotongan subsidi bagi petani di negara berkembang. Penurunan tarif dan non tarif di sektor pertanian bisa diterjemahakan bahwa tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap produk dari luar negeri ke dalam negeri  harus diturunkan (penghapusan) berarti membebaskan biaya impor.Sementara celakanya yang dimaksud non tarif adalah menghapus berbagi hambatan yang menahan distribusi barang. Dampak dari kebijakan ini akan semakin membanjirnya produk pertanian di pasar dalam negeri. Seperti padi, kentang, bawang, kedelai, dan berbagai jenis sayuran lain, buah dan daging. Akibatnya harga produk petani Indonesia tidak laku di pasar atau setidaknya akan mendapat harga yang rendah dan merugikan petani karena tidak dapat menututpi biaya produksi dan bersaing. Sedangkan pencabutan subsidi terhadap petani negara berkembang berdalih untuk meningkatkan akses pasar. Dampaknya adalah biaya produksi petani akan semakin mahal dan akan bersaing di pasar dengan produk Impor. Ini semakin menghancurkan pertanian di Indonesia dan mengancam pengidupan kaum tani. Sementara di satu sisi negara imperialisme melakukan subsidi bagi petaninya, sementara di negara berkembang mereka ingin menghapuskan subsidi oleh negara bagi petani. Tentu ini menjadi kecurangan yang tampak nyata oleh imperialisme AS untuk melakukan monopoli pertanian negara berkembang. Sedangkan isu ketahananan pangan akan menjadi agenda dalam pertanian. Tentu semua kebijakan ini akan memberikan keleluasaan  bagi imperialisme AS untuk mengintensifkan monopoli tanah dan pangan di Indonesia. Tawaran WTO atas tanaman komoditas pertanian yang berkedok ramah lingkungan seperti kelapa sawit, padi, kedelei, jagung merupakan kepentingan bagi industry imperialisme AS untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Biofuel). Sedangkan dalam trade facilitation (fasilitas perdagangan) bertujuan untuk menguasai megaproyek pembangunan infrastuktur di negara-negara berkembang. Contohya di Indonesia dapat dilihat dari megaproyek program RPJMN dan MP3EI [9]yang menyerahkan pada imperialisme untuk menanamkan modal secara besar-besaran dalam pembangunan infrastuktur dan perluasan perkebunan, pertambangan, pertanian (Bandara, Pelabuhan, jalan tol, KEK). Konsep pembangunan infrastuktur tentu juga mejadi bagian efesiensi dan efektifitas sirkulasi modal dan industry bagi imperialisme AS yang berkedok kelancaran konektifitas global dan regional.  Secara khusus kita akan membahas Agenda WTO dalam liberalisasi jasa pendidikan secara komprehensif sebagai pertautan perjuangan FMN sebagai Ormass Mahasiswa yang memperjuangkan pendidikan ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat Indonesia.

Dalam tipologi yang digunakan oleh para ekonom penghamba neoliberalisme, kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi dalam 3 sektor. Sektor primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities. Sektor tersier mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sector tersier dengan dalih meningkatkan sumber daya manusia khususnya di negara-negara berkembang.

 

Sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dengan demikian diratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No, 7 tahun 1994. Perjanjian tersebut mengatur tata-perdagangan barang, jasa dan trade related intellectual property rights (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan dalam bidang jasa, yang masuk sebagai obyek pengaturan WTO. Melalui rezim komprador Soeharto menyambut ratifikasi sektor jasa perdagangan pendidikan dengan berbagai kebijakan yang berprinsip liberalisasi.

 

Tiga negara yang paling mendapaatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggeris dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105). Pada 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US $ 14 milyar atau Rp. 126 trilyun. Di Inggris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4 persen dari penerimaan sector jasa negara tersebut. Pada 1994 sector jasa telah menyumbangkan 70 persen pada PDB Australia, menyerap 80 persen tenaga kerja dan merupakan 20 persen dari ekpor total negara Kangguru tersebut, Sebuah survey yang diadakan pada 1993 menunjukkan bahwa industri jasa yang paling menonjol orientasi ekpornya adalah jasa komputasi (komputer).

 

WTO telah mengidentifikasi 4 mode penyediaan jasa pendidikan sebagai berikut: (1) Cross-border supply, bentuk penerapan mode 1 yakni,  institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet dan on-line degree program atau pendidikan tinggi jarak jauh yang lintas negara. Keuntungan yang diraih oleh kapitalis monopoli AS dan sekutunya tentu sangatlah besar dimulai dari kerjasama penyediaan sarana-prasarana (kontrak kerja sama) yang sesuai standar dari lembaga pendidikan yang menyediakan jalur tersebut. Penyedia atau provider dari sarana dan prasarana pendidikan jarak jauh tersebut akan mendapat keuntungan karena mendapat konsumen tetap yakni para mahasiswa yang belajar menggunakan jaringan internet mereka sediakan. Berikut tabel peneriman dari perdagangan pendidikan tinggi dengan penggunaan mode 1 :

Dari tabel diatas, sangat jelas sekali keuntungan atau super profit yang didapatkan oleh negara-negara Imperialis khususnya AS. Imperialis AS berdasarkan dari tabel diatas menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pelaksanaan mode 1 berdasarkan konsep perdagangan pendidikan yang dicekokkan WTO kepada negara-negara jajahan dan setengah jajahan di dunia. Coba bandingkan dengan tabel berikut yang menggambarkan pendapatan dari penerapan mode 1 di negara-negara jajahan dan setengah jajahan :

Dari tabel diatas, sangat jelas sekali posisi Indonesia hanya dijadikan pasar untuk perdagangan jasa pendidikan dengan menggunakan mode 1. Hal ini tergambar dari rendahnya pendapatan yang diraih oleh Indonesia dalam perdagangan pendidikan dengan mode 1 ini.

Bentuk ke dua (2) adalah Consumption abroad, adalah penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri. Keuntungan yang didapatkan oleh kapitalis monopoli atas terselenggaranya perpindahan pelajar-mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya ke luar negeri khususnya ke negara-negara Imperialis. Akan mendapatkan profit berupa pendapatan visa pelajar yang harus dibayarkan oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu, dan meningkatkan omzet penjualan karena para pelajar dari luar negeri akan mengeluarkan sejumlah biaya (buku, laptop, internet, dll) untuk mendukung proses belajarnya. Berdasarkan laporan resmi yang diliris oleh Departemen Perdagangan AS pada tahun 2006 The revenue implications for the US were immense. As the report noted: more than half a million foreign students studying in the USA spend an estimated US$9 billion per year. Foreign student           s, largely from Asia, are also a significant economic resource for the US economy, given that a large number, particularly in the science and technology areas, tend to remain in, or return to the USA[10](terj ; berdasarkan catatan laporan, penerimaan bagi AS berimplikasi sangat besar. dari laporan yang tercatat lebih dari setengah juta pelajar dari luar negeri melanjutkan pendidikan di AS menghabiskan biaya hampir US$ 9 milyar tiap tahunnya. Pelajar asing, sebagian besar berasal dari Asia, yang juga memiliki pengaruh yang cukup signifikasi bagai perkembangan sumber ekonomi di AS, dengan besarnya jumlah pelajar asing, khususnya di bidang iptek, mereka memilih untuk tinggal atau kembali ke AS ).

(3) Commercial presence, bentuk penerapan dari mode 3 ini adalah kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership, subsidiary, twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal. Keuntungan yang didapatkan dari Imperialis AS yakni, mendapatkan konsumen secara langsung dari negara yang menjadi pasar untuk memperdagangkan pendidikan.

dan terakhir, (4) Presence of natural persons, bentuk penerapan dari mode 4 adalah adanya dosen atau pengajar asing mengajar pada lembagapendidikan lokal. Keuntungan yang didapatkan dari Imperialis AS yakni terjadinya proses transfer ilmu pengetahuan/teori yang digunakan untuk menghegemoni dan mempertahankan hegemoni serta dominasi mereka ketika proses belajar dan mengajar berlangsung.

Selain melalui itu, WTO juga mengatur ilmu pengetahuan yang mencakup hasil riset, penelitian, penemuan yang disebut TRIPS(aspek yang terkait dengan perdagangan hak kekayaanintelektual/HAKI).Keberadaan TRIPs atau HaKI ini menjadi keuntungan tersendiri bagi imperialisme AS untuk memonopoli ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan jika ada orang atau pihak yang mencoba mengembangkan iptek tanpa izin dari pemilik HaKI tersebut, maka dapat diperkarakan secara pidana karena dianggap telah ‘mencuri’ hak walaupun percobaan untuk mengembangkan suatu iptek tersebut digunakan untuk khalayak umum atau rakyat. TRIPs adalah bentuk penerapan monopoli kemajuan iptek dan produk kebudayaan yang digunakan oleh kapitalis monopoli AS dan sekutunya untuk memperoleh profit dari penjualan atas produk yang dihasil oleh iptek dan produk kebudayaan tersebut. Padahal pada hakikatnya iptek dan produk kebudayaan dapat dan harus digunakan sebesar-sebesar untuk kepentingan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Akan tetapi, prinsip yang digunakan dan disebarkan oleh imperialis AS ke seluruh dunia bahwa TRIPs merupakan bentuk penghargaan atas hasil iptek dan kebudayaan. Konsepsi inilah yang akhirnya menciptakan banyak kalangan akademisi, intelektual, hingga mahasiswa yang terjebak pada budaya Individualistik yang terlepas dari kehidupan sosial masyarakat secara umum. Dengan demikian HAKI akan menghambat budaya kreatif dan inovatif, pengabdi  yang dikembangkan mahasiswa, dosen di negara-negara berkembang. Tentu ini sejalan dengan kepentingan politik Imperialisme AS dalam dunia pendidikan yakni setia mengikuti poros imperialisme AS melalui ketertundukan terhadap rezim kompradornya SBY beserta tuan tanah besar. Pendidikan tidak lagi mempunyai orientasi ilmiah dan publik. Namun pendidikan sudah menjadi milik monopoli segelitintir perusahaan raksasa demi kepentingan superprofit dari liberalisasi perdagangan jasa pendidikan. Dengan dasar pasar pendidikan yang luas di Indonesia, menjadi proyek yang mengiurkan bagi imperialisme AS untuk mengeruk keuntungan.

Karena itu Pemerintah Indonesia akan dipastikan membuka sector jasa pendidikan tinggi dan menawarkan sector tersebut sebagai pasar subur untuk dilahap oleh imperialisme AS dan negara maju di Indonesia. lihat saja bagaimana semangat liberalisasi sudah merasuk ke pendidikan Indonesia semenjak menjadi anggota WTO tahun 1995. Bentuk Implementatif dari Intervensi Kebijakan Imperialisme (HELTS I, Th. 1975–1985, HELTS II, Th. 1986-1995, HELTS III, HELTS IV Th. 2003-2010) Seluruhnya masuk didalam Program Pembangunan Indonesia (PJP) dan khususnya Kesepakatan WTO (GATS) yang berkolaborasi dengan instrumen imperialisme AS lainya,  WB dan IMF dengan program Higher Education for Compt Project (HECP-IMHERE).Kebijakan liberalisasi tersebut termanifestasikan dalam produk-produk kebijakan pendidikan di Indonesia. Mulai dari PP No. 61 Tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum[11]. Amanat dari PP tersebut mengeluarkan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan [12](UU BHP) sebagai payung hukum liberalisasi khususnya pendidikan tinggi Indonesia. Namun atas desakan seluruh rakyat Indonesia dan khususnya dari sektor pemuda mahasiswa, menolak liberalisasi UU BHP. Melalui MK membatalkan UU BHP Tahun 2010 dengan alasan UU tersebut bertentangan dengan semangat dan orientasi konstitusi (Pembukaan UUD ’45 Aline ke-4, Pasal 28 , 31) yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tanggung jawab Negara atas pendidikan di Indonesia. UU BHP dianggap mempunyai semangat dan orientasi komersialisasi dan privatisasi pendidikan. Akan tetapi Tanggal 13 Juli 2012 UU BHP malah diganti dengan UU No.12 Tahun 2012 Pendidikan tinggi (UU PT) yang hakekatnya masih menunjukkan semangat dan orientasi liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Berkedok otonomi pendidikan tinggi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, akan tetapi bertolak belakang dengan prinsip yang diterapkan yakni liberalisasi di dalam UU tersebut. Dengan demikian Tentu setiap kebijakan pendidikan di Indonesia yang akan diambil pasti bertujuan untuk melegitimasi liberalisasi sebagai amanat dari WTO. Dengan bukti nyata bahwa liberalisasi pendidikan sesungguhnya sudah dipraktekkan sejak masa Soeharto sampai Rezim komprador saat ini SBY.  Maka dalam pembahasan WTO Desember 2013 nanti dalam sektor perdagangan jasa pendidikan, hanya akan menguatkan dominasi dan hegemoni imperialisme AS di dunia pedidikan tanpa ada manfaat sedikit pun .bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

 

III.  Penutup: Dampak WTO Terhadap Pendidikan Tinggi di Indonesia

Berdasarkan analisis komprehensif kebijakan WTO di sektor perdagangan jasa pendidikan, maka dapat kita tarik kesimpulan dampak WTO terhadap pendidikan dan rakyat  Indonesia pada pertemuan KTM WTO 3-6 Desember 2013 sebagai berikut;

  1. Perdagangan di sektor jasa pendidikan dengan prinsip liberalisasi, akan menghilangkan peran dan tanggung jawab negara atas penyelenggaraan pendidikan di negara-negara berkembang khususnya Indonesia yang menjadi sasaran utama.
  2. Semakin melambungnya biaya pendidikan tinggi sebagai praktek liberalisasi yang secara massif di tengah penghidupan rakyat yang semakin merosot
  3. Secara politik WTO berkepentingan untuk mempertahankan dan menguatkan dominasi Imperialisme AS di Indonesia. Secara ekonomi, WTO akan meningkatkan superprofit dari sektor perdagangan jasa pendidikan di Indonesia. Secara budaya, WTO akan menguatkan budaya borjuis yang konsumerisme, pasif, pragmatis, mistis dan apolitis. Secara militer, AS akan menerapkan kekuatan dan pendidikan militer di dalam pendidikan
  4. WTO akan memaksa perguruan-perguruan tinggi untuk mejalankan tindakan fasisme dan anti demokratik untuk menjamin keberlangsungan liberalisasi pendidikan. Kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berorganisasi akan semakin dikontrol dan bahkan dihancurkan.
  5.  Pendidikan tinggi hanya diorientasikan terhadap pasar yakni menjadi tenaga kerja murah yang terbelakang
  6. WTO akan melahirkan kesenjangan antara PTN, PTS Indonesia dengan keberadaan PTA. Keberadaan Perguruan Tinggi Asing akan menghancurkan Peguruan tinggi Indonesia khususnya PTS bahkan PTN.
  7. WTO akan mempertahankan pendidikan yang berkualitas rendah di Indonesia.

 

III.1. JUNK WTO, Selamatkan Pendidikan Indonesia

Namun demikian, pemuda dan seluruh rakyat tertindas didunia khususnya Indonesia, bukanlah sapi perah yang takut atas setiap skema penindasan Imperialisme AS melalui WTO. Gerakan pemuda dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan bukti kekuatan yang semakin tumbuh besar di tengah-tengah krisis yang disebar Imperialisme AS. Para pemuda diberbagai negeri telah meningkatkan pengorganisasian, diskusi-diskusi, pendidikan, konferensi dan serangkaian kajian untuk memperdalam analisis atas kelapukan sistem Imperialisme.Pemuda belajar dari setiap pengalaman perjuangan dan bersatu dalam meluncurkan kampanye untuk hak-hak demokratis mereka. Pemuda terus berduyun-duyun ke jalan untuk menuntut hak dasar mereka atas pendidikan dan lapangan pekerjaan. Sebagaimana perjuangan pemuda dan rakyat yang dilakukan di Doha, Seatle, Hongkong yang berhasil menghentikan putaran WTO. Tentu itu menjadi tantangan sekaligus pemicu semangat bagi rakyat Indonesia khususnya untuk menolak pertemuan KTM WTO ke-9 di Bali 2013 Desember nanti. Pemuda mahasiswa dan rakyat harus bersatu melakukan serangkaian kampanye untuk menolak pertemuan WTO sebagai instrumen AS yang menerapkan skema neoliberalisme dengan meningkatkan penghisapan dan penindasan di Indonesia. Pendidikan sebagai hak dasar semakin dirampas dengan konsep liberalisasi yang hanya memberikan keuntungan besar bagi imperialisme AS. Sementara semangat dan orientasi pendidikan di Indonesia semakin hilang dalam kerangka membangun kedaulatan rakyat secara  politik, ekonomi dan budaya. Pendidikan dijadikan sebagai komoditas untuk meningkatkan superprofit dan melanggengkan dominasi Imperialisme AS atas negeri setengah jajahan dan setengah feudal, Indonesia. rezim komprador SBY bahkan dengan berbangga hati  menyambut dan akan menyukseskan pertemuan WTO desember nanti. Di dalam forum APEC dan EAS sebagai forum akselerasi menuju WTO, iya menyatakan secara tegas bahwa dia menjadi “kepala pelayanan perdagangan di Asia”. Tentu pernyataan ini sangat melukai rakyat dan pemuda Indonesia. SBY menunjukkan dirinya sebagai Presiden yang tunduk dan taat terhadap tuannya Imperialisme AS. Pendidikan dan lapangan pekerjaan sejatinya menjadi hak dasar, kini diubah menjadi barang langkah yang dieksploitasi untuk kepentingan imperialisme AS.

 

Yang menjadi tuntutan utama kita di sektor pemuda adalah JUNK WTO, Selamatkan Pendidikan Indonesia. Sementara kita di sektor pemuda mahasiswa akan memperjuangkan dan menyelamatkan  pendidikan tinggi sebagai sasaran utama liberalisasi di sektor perdagangan jasa pendidikan. FMN sebagai ormass mahasiswa harus menjadi barisan terdepan dengan militan dan jiwa patriotik menjadi penyelamat Pendidikan tinggi dari sasaran liberalisasi yang meluas atas pertemuan WTO nanti. Sebab Pendidikan tinggi  merupakan salah satu jenjang dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk membangun taraf kebudayaan rakyat baik dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi akan melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan oleh rakyat untuk mengembangkan segala macam potensi alam baik untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, perindustrian dan  pertambangan semuanya demi kedaulatan rakyat. Selain itu, kemajuan tersebut juga dapat dipergunakan untuk pengembangan telekomunikasi dan transportasi yang bisa dimanfaatkan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu FMN menyatakan dengan lugas dan tegas, JUNK WTO, Selamatkan Pendidikan Indonesia, Wujudkan Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi kepada rakyat untuk membangun identitas nasional yang anti Imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat.  Terima kasih, Selamat berjuang kawan.

Hidup Pemuda Mahasiswa !

Hidup Rakyat Indonesia !

Jayalah Perjuangan Massa !

Long Live People Solidarity !

JUNK WTO, Selamatkan Pendidikan Indonesia !

 

 

[1] Badan Pusat Statistik. Perkembangan beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. Katalog BPS: 3101015, Jakarta 2013

[2] W.F. Wertheim. Masyarakat Indonesia Masa Transisi, Kajian Perubahan Sosial. Tiara Wacana, Yogjakarta, 1999

[3] http://www.kemdikbud.go.id/. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013, pukul 11.53 Wib

[4] http://www.depnakertrans.go.id/?, diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013, pukul 12.24 Wib

[5] Lenin V.I.Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, Progress Publisher, Moscow, 1975

[6]Awalil Rizki dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme Mencengkram Indonesia. E Publishing Company,  Jakarta 2008

[7] Keynesianisme ekonomi ala Keynes atau Teori Keynes, adalah suatu teori ekonomi liberal neoklasik yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.  Teori ini menurut kapitalisme sebagai perkembangan ekonomi liberal ala Adam Smith.

[8] http://www.wto.org/, diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013, Pukul 18.11 Wib

[9] Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-1015. Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta 2011

[10] Susan L. Robertson,  Globalisation, GATS and Trading in Education Services,  University of Bristol,  2006

[11]Presiden Republik Indonesia. PP No. 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. Sekretariat Kabinet RI, Jakarta  1999

[12] Presiden Republik Indonesia. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum. Sekretariat Kabinet RI, Jakarta 2009

 

Juga diterbit dalam DEMA press

Mac, 2014: Anti Higher Education PIratization (malay version)

 

中文摘要 

稿:印尼大专生阵线 (Front Mahasiswa Nasional)       翻译:王佳骏

组织简介:印尼大专生阵线是个全国性的大学生组织,主要是团结全国学生,关注国家教育与劳动的课题, 避免人民成为资本家剥削的工具,目前印尼大专生阵线积极于领导2013年反世贸会议示威。

 

在社会发展史中,帝国主义的本质就是渗入发展中国家,掠夺天然资源,剥削工人以及抢夺当地的社会财富,确保可以获取大量的廉价原材料和廉价劳工,以减低生产成本,增加营销市场和利润。

第二次世界大战后,美国政府实施凯恩斯主义的政策后不能明显看到正面的经济增长。为了解决当时的经济危机, 新自由主义就成了美国的经济发展模式,通过减少国家对公共领域的干预与管制,让大财团控制市场。1980年代, 美国总统里根和英国首相撒切尔夫人认为,通过提高工资和增加政府支出来保障社会的经济模式应该立即终止, 所以他们摈弃凯恩斯主义,取而代之的是提倡新自由主义, 通过实行自由化,私有化,放松管制,取消补贴等一些政策来促进贸易自由化。

当时为了加强各国合作,排除保护主义所形成的贸易障碍,1947年在国际上有了关税及贸易总协定(GATT)来推动会员国之间的贸易自由化,透过谈判降低各会员国的关税税率。1995年关税及贸易总协定正式被世界贸易组织(WTO)所取代,世贸组织强调以无差别待遇,互惠 ,透明性和公平性的4大原则,要求各成员国通过协商方式来达到开放市场的目的。

因此,世界贸易组织(WTO) 被当成了大国手中一个主要工具,以推行不利小国的贸易协定,加强他们在发展中国家的势力, 从而主导这些竞争能力较弱的小国。其实世界贸易组织不会为世界经济带来好转的迹象, 然后它的私有化政策只为大国或大财团获得好处,通过大国势力垄断市场,在其他发展中国家获取高昂的利润。

根据调查,印尼国家人口预计已达到2亿4千374万人。随着人口的增长,印尼青年人口(16-30岁)的数量到达到约6千307万人印尼青年人数有6千300万人,但目前大专学府的学额只能够容纳约4百80万人。在2013年,没有继续深造的中学毕业生大约有60%,而青年的失业率一直在增加。因此,教育和就业成为印尼青年主要关注的问题。  

私有化政策让印尼政府对政府大学减少拨款,迫使高等学府商业化,以商业盈利为目标,从而设立更多私立大学,最后损失的是整个教育的精神素质。过去的大学还能对企业和国家政策进行独立批判,但现今的大学也慢慢地转化为企业管理的伙伴,大学的公众性和批判性的功能也慢慢消失。

私有化的发展导致教育成本一直飙升, 把成本转移给没有经济能力的学生,并向他们收取高昂的学费,这导致更多贫穷的青年止步高等学府,久而久之,教育也成了少数人享有的权利, 导致低学历的青年增加,也影响国家未来人力资源的供给。教育其实能够让人民摆脱贫困,拉低贫富悬殊,从而减少社会问题;但是私有化的教育,昂贵的学费却会让更多人止步教育学府,或衍生出一群背负着学贷,没有消费能力的贫穷一族。大学存在是为了让人民追求知识,培育人才,所以赚钱并不能成为大学本身追求的目标。

从2013年在巴厘岛举办的世贸组织第9届部长级会议,我们可以预测:

  1. 教育的责任将会从政府转移给盈利性企业,更多教育机构将走向全面私有化的趋势
  2. 人民的生活费高涨,高昂的教育费将成为国人的负担
  3. 在政治上,世贸组织主要目的是要在印尼加强美国的影响力。在经济上,世界贸易组织将通过私有化和垄断印尼当地企业,以获取巨额利润。
  4. 高等教育的目标转向市场,只为市场提供廉价的劳动力。
  5. 大量外国高等学府涌入印尼,私立大学激增,印尼国民与人文教育素质被影响。

近年来的抗争运动都不断壮大,青年都陆续上街示威,争取受教育和就业的权益, 呼吁政府正视年轻人在国内所面对的问题。之前,人民对于世贸会议的抗争已经在多哈,西雅图和香港发挥了效应,成功影响了当时的会谈。这次2013年12月在巴厘岛举行的世贸会议也成了人民的挑战,政府在当地设下种种障碍阻止人民抗争,因此学生和人民必须团结起来,阻止印尼被新自由主义侵蚀,以对抗大国的剥削和压迫。

在青年领域,印尼大专生阵线(FMN)首要诉求是反对世贸组织,反对新自由主义的干预。我们希望争取高素质教育的同时,也避免其他领域如农业成为世贸会谈的牺牲品。作为青年的骨干,印尼大专生阵线站在最前线,我们决不让印尼被世贸组织侵蚀,以确保国家拥有自主权,捍卫国民利益。

 

 

本文同时刊登学运报

Mac, 2014: Anti Higher Education PIratization (chinese version)

 

 

 

 

 

 

轰政府失信无法回应民意 35青年组织力挺112集会

人民崛起集会箭在弦上,35个青年组织今天发表联署公开信,炮轰国阵政府在多项重大课题上失信,同时无法回应民间的诉求,因此力挺112集会的8大诉求。

他们表明将出席1月12日(星期六)下午2时举办的集会,并呼吁全国人民不分种族和宗教,共同响应。

这些青年组织在公开信表示,过去的净选盟、反公害、捍卫文化遗产、争取石油税等的大型集会,公民社会提出的各项诉求,至今并未获当局认真看待,也从未认真落实,情况反而变本加厉。

当局频频卸责混淆视线

“选举弊端仍未消除,莱纳斯稀土厂与边佳兰石化计划未见终止,当局以各种藉口企图推卸责任、混淆视听,如此傲慢与颟顸,令人无法接受。”

“首相纳吉在2011年9月16日,宣布废除《1960年内安法令》、《1959年驱逐出境法令》(Akta Buang Negeri 1959)以及控制本地报章的出版准证;但却没真正实施,如今尚有45名内安法令扣留者未释放或被控上法庭。”
Continue reading

呼吁大众出席112人民集会 大专组织联署提出四大诉求

多个大专学生组织今天发表联合声明,全力支持112人民崛起集会,并且提出4大诉求改革校园,促请当政者严正看待大学生的心声,并逐一落实大学生的诉求。

他们提出的四大诉求为:

第一:废除大专法令
第二:恢复大学学生会
第三:要求公平干净的校园选举
第四:恢复学术自由

第一:废除大专法令
联署声明,虽然大专法令在大学生多年施压下被逼修改,但却只是开放大专生部分的参政权,而且还是要在校方允许和该活动没有破坏大学声誉下才能进行,可见这样的修改毫无诚意,因此当政者应该毫无条件马上废除钳制学生思想和行动自由的大专法令。

第二:恢复大学学生会
1960年代马大成立的学生会(UMSU)是所有学生团体的最高机构,在团结所有大学生上扮演重要的角色,当时也有成立全国学生会联盟(NUMS)以促进全马大学学生会的联系,学生会在校园拥有自主的行政权。

无论如何,政府在1974年全面废除学生会的设立,改以毫无实权的“学生代表理事会”取代,导致学生丧失了大学精神最为可贵的“校园自治,学生自主”。因此,联署组织要求政府恢复学生会,还学生管理校园的实权。
Continue reading

校园选举不公国家民主陪葬 十组织声援大专六净选诉求

大专校园选举爆发争端,吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂青年团等10个组织声援早前约800名大专生游行要求的6项干净与公平校园选举诉求。

雪隆区10个华团青年团今天联署支持大专生游行提出的6项诉求,即明订校园选举日期、学生参与选举管理、监督校园选举、实行学生自由竞选、透明投票系统、以及提供候选人竞选经费。

NONE联署团体指出,校园选举是让学生在校园里体现民主平台,但现今大专里的校园选举却充斥舞弊及滥权,而且年复一年的重演。

“如果校园的民主死了,那国家的民主将会是陪葬品,因为这群在大学里接受高等教育的学生都被视为是国家未来的栋梁,试问如果大专生都不追求民主,那国家还有什么未来可言呢?” Continue reading

马大博大宣布9月25日投票 学阵担忧校园选举混乱不公

随着各国立大学本周开学之后,今年3月突然宣告展延的校园选举,预料也将接踵举行。不过,截至目前为止,只有博特拉大学和马来亚大学已经公布校园选举落在本月25日,其他国立大学的情况则还不明朗。

此外,亲学生阵线(学阵)也担忧,今年的校园选举太过临近两场校园大型活动——迎新周和毕业典礼,可能会引发协调和物流等问题。

他们也认为,新生根本没有足够时间来深入认识校园选举和政治局势,因此恐怕会对长期受到校方压制的学阵不公。

博大学生事务局日前在网上刊登公告,公布校长已经择定校园选举在9月13日举行提名,而投票落在25日。其竞选期将长达4天,从9月21日晚上10点30分开始直到24日半夜。 Continue reading

廿青年组织斥政府野蛮不民主 用官僚技术问题干预人民之声

继昨天135个团体出来力挺遭政府机构“围剿”的著名人权组织人民之声之后,再有20个学生及青年组织今天开腔提醒政府,勿以官僚技术问题,干预人民之声运作。

他们更力斥政府对人民之声的的打压“不民主”,同时是“野蛮之举”。

这20个学生及青年组织在今天文告说明,人民之声(Suaram)成立于1989年,在我国长期推动人权运动,提倡民主普世理念。
Continue reading

迎新周期间学生团体纷遭打压 学运质疑校方欲对新生“洗脑”

马来西亚青年与学生民主运动(简称学运)揭露,国立大专的学生团体在迎新周纷纷遭到校方打压,阻止有关团体的学生接触新生。他们抨击,校方这样的举动等同于抹杀学生在校园的自由,剥削学生接触新生的机会。

被刁难的学生组织有独立大专组织(KAMI)、理大华文学会(PBTUSM)和国大的学生代表理事会(PMUKM)。

学运发表文告认为,迎新周的目的是让新生认识校园,包括校园里的社团活动。然而,校方却在迎新周阻止一些他们认为不适合的团体接洽新生。

“这样的举动不仅让人怀疑校方有意先下手为强,通过迎新周对新生们进行洗脑,影响新生。”

“加上迎新周后紧接着就是校园选举了,这样的举动更是耐人寻味。校方似乎把迎新周用作宣传他们政治议程,散播他们想要的思想,为校园选举铺路。” Continue reading